Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menyejahterakan Kehidupan Para Atlet (Olahragawan) dan Mantan Atlet
Abstract
This research aims to find out the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes. The type of this research is doctrinal with a statute approach. The result showed that the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes is contained in regulations including Law 3/2005 and Presidential Regulation 44/2014. The strengthening of the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia is with the enactment of Law 11/2022 which provides social security protection through the National Social Security System for athletes (sportsmen) as a manifestation of the welfare state and shows an affirmation that athletes are a profession
Penelitian ini berfokus serta bertujuan untuk mencari dan mengetahui politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menyejahterakan kehidupan para atlet (olahragawan) maupun mantan atlet. Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode adalah doktrinal (normatif) dipadukan dengan pendekatan undang-undang. Terungkap bahwa politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka dan upaya memberikan kesejahteraan hidup kepada para atlet ( olahragawan ) dan mantan atlet (olahragawan ) terdapat dalam regulasi antara lain UU 3/2005 dan Perpres 44/2014. Penguatan politik hukum Pemerintah Republik Indonesia tersebut diwujudkan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keolahragaan yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada para atlet (olahragawan) maupun mantan atlet (olahragawan) untuk memperoleh jaminan sosial, ditambah dengan penegasan status profesi atlet sebagai suatu profesi pekerjaan sehingga sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang konsekuensi positifnya menjadikan para atlet berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
